Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini memberikan tanggapan atas hasil rilis Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2025. Skor Indonesia mengalami penurunan menjadi 34, yang sama dengan skor Nepal, menunjukkan adanya tantangan besar dalam upaya pemberantasan korupsi di tanah air.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa skor IPK mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan. Ia menekankan bahwa hal ini menjadi panggilan kuat untuk introspeksi dan perbaikan lebih lanjut ke depan.
Pentingnya Indeks Persepsi Korupsi Sebagai Cerminan Kepercayaan Publik
Budi Prasetyo mengungkapkan bahwa CPI bukan sekadar angka, melainkan gambaran nyata tentang kepercayaan publik terhadap komitmen negara dalam memerangi korupsi. Dengan rendahnya skor ini, ada tantangan signifikan yang harus dihadapi oleh semua pihak dalam melawan praktik-praktik korupsi.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa CPI tidak hanya mencerminkan soal korupsi, tetapi juga berkaitan dengan demokrasi dan kebebasan sipil. Hal ini menunjukkan betapa kompleks dan sistemiknya masalah korupsi dalam konteks pemerintahan.
Salah satu langkah yang diambil KPK adalah berkomitmen untuk menciptakan ekosistem politik yang berintegritas. Tiga pilar utama yang ditekankan mencakup pendidikan, pencegahan, dan penindakan, yang akan menjadi dasar upaya pemberantasan korupsi.
Meskipun banyak sudah dilakukan, Budi mengakui bahwa praktik korupsi masih marak terjadi di masyarakat. Kondisi ini menjadi tantangan yang harus disikapi dengan serius oleh semua pemangku kepentingan, bukan hanya KPK.
Dalam hal ini, kolaborasi antara semua pihak dianggap sangat penting untuk menciptakan perubahan yang nyata. Kesadaran kolektif akan pentingnya sistem yang bersih harus mulai dibangun dari tingkat pemerintahan hingga masyarakat umum.
Analisis Skor IPK 2025 dan Faktor Penyebabnya
Organisasi Transparency International Indonesia (TII) rutin mengukur skor IPK setiap tahun, dan pada tahun 2025, skor Indonesia tercatat 34, yang merupakan penurunan dari 37 pada tahun sebelumnya. Penurunan ini harus menjadi alarm bagi semua pihak yang terlibat dalam pembangunan dan pemerintahan.
Skor IPK diukur berdasarkan berbagai indikator yang berkaitan dengan berbagai aspek, seperti penyuapan, pengalihan anggaran publik, dan prevalensi pejabat yang menyalahgunakan jabatan. Indikator-indikator ini memberikan gambaran yang jelas tentang tantangan yang dihadapi dalam upaya pemberantasan korupsi.
Saat ini, Indonesia menempati peringkat 109 dari 180 negara dalam hal indeks ini. Ini menunjukkan perlunya langkah-langkah cepat dan strategis untuk memperbaiki citra dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Aspek lain yang menjadi sorotan adalah perlindungan hukum bagi pelapor, jurnalis, dan penyelidik kasus suap. Tanpa adanya perlindungan yang memadai, masyarakat akan enggan untuk melaporkan kasus-kasus korupsi, sehingga masalah ini terus berlanjut.
Melihat situasi ini, pemerintah dan lembaga terkait harus berkolaborasi secara lebih intensif untuk menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel. Hanya dengan perbaikan yang menyeluruh, masyarakat akan bisa merasakan dampak positif dari kebijakan yang diambil.
Strategi KPK untuk Meningkatkan Skor IPK di Masa Depan
Salah satu strategi yang dirancang KPK adalah memperkuat pendidikan antikorupsi di berbagai lini. Melalui program pendidikan yang menjangkau berbagai kalangan, diharapkan masyarakat akan lebih sadar akan pentingnya menjaga integritas dan melaporkan tindakan korupsi.
Pencegahan juga menjadi pemain kunci dalam strategi KPK. Upaya pencegahan yang lebih baik akan mengurangi peluang praktik korupsi dan meningkatkan kepatuhan terhadap hukum.
Selain itu, penindakan terhadap pelaku korupsi yang terbukti bersalah harus dilakukan tanpa kompromi. Hal ini penting untuk menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam memberantas korupsi.
Penguatan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan juga menjadi prioritas. KPK berencana untuk menjalin lebih banyak kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan sektor swasta untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan.
Dengan langkah-langkah ini, KPK optimis dapat meningkatkan skor IPK di tahun-tahun mendatang. Harapannya, ini juga akan berujung pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi publik.
