Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca-bencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat dalam upaya pemulihan berbagai kawasan di Aceh. Hal ini menjadi sangat krusial, terutama setelah menghadapi berbagai bencana alam yang melanda wilayah tersebut dalam beberapa tahun terakhir.
Dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Capaian Pembangunan serta Percepatan Pemulihan Pasca-bencana Hidrometeorologi, Tito menekankan perlunya adanya sinkronisasi antara program pemulihan fisik dan nonfisik. Dengan sinergi tersebut, diharapkan daerah-daerah yang terimbas dapat lebih efektif dalam menjalankan rencana pembangunan yang belum dijangkau oleh kementerian atau lembaga pusat.
Rencana Induk Pasca-bencana Sumatera untuk periode 2026-2028 akan menjadi acuan utama dalam pemulihan ini. Rencana ini mencakup sebanyak 11.520 kegiatan dengan total anggaran mencapai Rp100,166 triliun, serta melibatkan 23 kementerian dan lembaga.
Contoh konkret yang disoroti oleh Tito adalah rencana dari Kementerian Pekerjaan Umum yang telah mengusulkan 1.141 kegiatan khusus untuk perbaikan infrastruktur fisik. Para pemerintah daerah diharapkan berperan aktif dalam menyelesaikan infrastruktur lain yang belum termasuk dalam program tersebut.
“Penting untuk kita sinkronkan semua ini. Kami ingin mengetahui secara detail mengenai 1.141 kegiatan ini agar kabupaten dan kota dapat memahami apa yang harus dikerjakan,” ujar Tito saat memberikan pernyataan pers.
Tanpa adanya peta kerja yang jelas, risiko tumpang tindih antara program pusat dan daerah akan menjadi hambatan nyata di lapangan. Tito menegaskan bahwa pihaknya akan segera meminta seluruh kementerian dan lembaga untuk merinci program kerja beserta titik lokasinya agar lebih terarah.
Pentingnya Transparansi Data Dalam Pemulihan Pascabencana
Transparansi data merupakan kunci untuk agar pemerintah daerah dapat memetakan wilayah yang belum mendapatkan perhatian. Hal ini memungkinkan mereka mengisi setiap kekosongan dalam proses pemulihan yang masih ada. Dengan cara tersebut, semua pihak dapat mengetahui dengan jelas wilayah dan sektor mana yang menjadi tanggung jawab mereka.
Dari segi fiskal, Tito menilai pemerintah daerah yang terdampak di Aceh memiliki kapasitas yang cukup untuk bergerak. Kunci keberhasilan ada pada kemampuan daerah dalam memaksimalkan Transfer ke Daerah (TKD) yang senilai Rp10,6 triliun dan telah disalurkan ke wilayah-wilayah yang terdampak bencana.
Sebagai alternatif, skema hibah antar daerah juga dapat dimanfaatkan. Daerah yang menerima alokasi TKD lebih besar diharapkan dapat membantu daerah yang memiliki anggaran lebih terbatas, sehingga upaya pemulihan bisa lebih merata.
Meskipun dana telah tersedia, Tito menyoroti perlunya mempercepat pengajuan dana pemulihan dari kementerian dan lembaga kepada Kementerian Keuangan. Ia menekankan bahwa proses pengajuan jangan sampai menghambat pemulihan permanen di lapangan.
“Uang sudah disiapkan oleh Menteri Keuangan, dan alokasi anggarannya telah ditentukan. Mengapa masih ada keterlambatan dalam pengajuan?” tegasnya, menunjukkan keprihatinan terhadap lambatnya proses administratif yang berlangsung di kementerian dan lembaga.
Pentingnya Kunjungan Kerja untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Permanen
Kunjungan kerja Tito ke Aceh adalah salah satu langkah penting dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersifat permanen. Kunjungan tersebut sekaligus menjadi tindak lanjut atas Rencana Induk Pascabencana Sumatera yang disusun secara lintas sektor bersama dengan pemerintah daerah.
Agenda strategis ini meliputi berbagai agenda yang dirancang untuk masa pemulihan tiga tahun ke depan, mulai dari 2026 hingga 2028. Sebagai bagian dari rombongan, hadir juga Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan yang beralamat di Kementerian Dalam Negeri, serta perwakilan kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Satgas PRR.
Kunjungan ini tidak hanya menjadi momen penting bagi Tito, tetapi juga untuk Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, dan Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah. Keterlibatan para bupati dan wali kota se-Provinsi Aceh juga menjadi sinyal penting untuk kolaborasi dalam upaya pemulihan.
Dengan kebersamaan semua pihak ini, harapan akan pemulihan yang lebih baik dan berkelanjutan jelas semakin terbuka. Tito percaya bahwa dengan pemetakan yang tepat dan kolaborasi, Aceh akan dapat bangkit lebih cepat dari berbagai tantangan yang dihadapi.
Dalam konteks ini, setiap tahapan pemulihan perlu dimonitor secara berkala agar dapat mengatasi masalah yang belum terakomodasi. Diharapkan semua pemangku kepentingan dapat berperan aktif demi tercapainya tujuan pemulihan yang diinginkan bersama.
