Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) memberikan tanggapan serius terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Pati. Menghadapi hal ini, Bursah Zanubi, yang juga Bupati Lahat, menyayangkan absennya sejumlah kepala daerah dalam Rakernas XVII Apkasi yang diadakan di Batam, Kepulauan Riau. Pati Sudewo adalah salah satu bupati yang tidak hadir, menimbulkan tanda tanya di kalangan peserta lainnya.
Bursah melanjutkan bahwa dari 160 bupati yang diundang, hanya 120 yang hadir. Hal ini menjadi sorotan, mengingat pertemuan tersebut diadakan untuk membahas isu-isu penting, termasuk pencegahan korupsi. Ia berharap ke depan, seluruh bupati dapat lebih aktif dalam menyampaikan aspirasi di acara-acara serupa.
Pada momen tersebut, Bursah juga menekankan tentang perlunya menambah anggaran untuk mencegah praktik korupsi yang marak terjadi di kalangan kepala daerah. Dalam penjelasannya, ia mengimpikan alternatif lebih baik untuk memastikan pemerintah daerah dapat berfungsi secara optimal tanpa menimbulkan konflik kepentingan.
Implementasi Kebijakan untuk Mencegah Korupsi di Daerah
Penting untuk menyoroti upaya pemerintah dalam mencegah praktik korupsi yang merugikan masyarakat. Bursah mencatat bahwa dia telah meminta Menteri Dalam Negeri untuk menambah anggaran sebesar Rp400 juta untuk setiap daerah. Hal ini diharapkan dapat memberikan dukungan yang lebih baik bagi para bupati, sekaligus mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang.
Gaji bupati saat ini hanya sekitar Rp5,7 juta per bulan, angka yang dianggap tidak mencukupi untuk menjalankan tugas dengan baik. Bursah mencatat bahwa banyak dari mereka yang merasa terpaksa mengambil jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan operasional maupun pribadi. Oleh karena itu, peningkatan anggaran menjadi sangat relevan.
Dia menambahkan, “Di antara kita tidak ada yang bebas dari korupsi. Ada yang tersandung besar, ada yang kecil, dan itu fakta yang tidak bisa dipungkiri.” Ungkapan ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh para pemimpin daerah dalam menjaga integritas mereka serta mengelola sumber daya publik dengan bijaksana.
Proses Hukum yang Dihadapi Bupati Pati Sudewo
Bupati Pati, Sudewo, saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi akibat dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa. Kasus ini muncul setelah penyidik KPK melakukan operasi tangkap tangan yang mengejutkan banyak pihak, termasuk kalangan pemerintah daerah.
KPK tidak hanya menetapkan Sudewo sebagai tersangka, tetapi juga tiga kepala desa lainnya yang terlibat dalam kasus tersebut. Abdul Suyono, Sumarjiono, dan Karjan dicurigai terlibat dalam praktik tidak etis terkait pengisian jabatan, sehingga meningkatkan urgensi untuk menerapkan pengawasan yang lebih ketat di tingkat lokal.
Dalam pernyataan resminya, pihak KPK mengungkapkan bahwa cukup banyak bukti yang ditemukan untuk melanjutkan kasus ini ke tahap hukum selanjutnya. Ini menjadi momen penting bagi semua pihak untuk mengevaluasi kembali tindakan dan kebijakan guna mencegah terulangnya kasus serupa di masa yang akan datang.
Peran Asosiasi da Dampak pada Pemerintahan Daerah
Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia memiliki peran strategis dalam meningkatkan tata kelola pemerintah daerah. Bursah berpendapat bahwa melalui pertemuan seperti Rakernas, akan ada pertukaran ide dan strategi yang dapat diterapkan di masing-masing daerah. Hal ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang bersih dari praktik korupsi.
Selain itu, asosiasi juga berfungsi sebagai wadah bagi bupati untuk berdiskusi dan menemukan solusi bersama dalam menghadapi berbagai masalah yang ada. Dengan hadirnya dukungan dari pemerintah pusat, ia yakin bahwa kekuatan kombinasi dari pemerintah daerah dan pusat dapat mengurangi korupsi secara signifikan.
Komitmen untuk menghindari korupsi harus diwujudkan dalam segala aspek, dari penganggaran hingga transparansi. Hal ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan demi kepentingan masyarakat banyak, bukan untuk kepentingan pribadi.
