Dalam sebuah langkah yang cukup mengejutkan, Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, memutuskan untuk menonaktifkan sementara sejumlah pejabat pemerintah. Langkah ini diambil karena mereka dianggap tidak berperan aktif dalam melaksanakan tugas di tengah situasi darurat bencana yang melanda wilayah tersebut.
Pejabat yang dinonaktifkan termasuk lurah, camat, hingga kepala dinas yang dinilai kurang sigap dalam menjalankan fungsi mereka di saat-saat penting. Keputusan ini mencerminkan keseriusan pemerintahan lokal dalam mengatasi masalah yang muncul akibat bencana.
Masinton menegaskan bahwa surat penonaktifan pejabat tersebut sudah diteken pada 30 Desember 2025, menunjukkan bahwa langkah ini diambil dengan pertimbangan matang. Kebijakan ini juga mengedepankan pentingnya tanggung jawab dan ketegasan dalam menjalankan tugas-tugas penting terkait penanganan bencana.
Alasan Di Balik Penonaktifan Pejabat Pemerintah di Tapanuli Tengah
Masinton Pasaribu menjelaskan bahwa tindakan tersebut diambil berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh atasannya. Dalam penilaian ini, sejumlah pejabat ditemukan tidak aktif dan kurang responsif terhadap situasi bencana yang sedang berlangsung.
Dari proses evaluasi itu, Masinton menemukan bahwa beberapa pejabat dinilai tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga keselamatan warga. Ini menjadi alasan kuat bagi Bupati untuk mengambil keputusan tersebut demi kepentingan publik.
Lebih lanjut, Masinton mencatat bahwa penonaktifan ini bersifat sementara, bersamaan dengan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat dan pembinaan dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Masinton berharap bahwa dengan adanya langkah ini, pejabat yang dinonaktifkan dapat lebih memahami pentingnya tanggung jawab dalam situasi darurat. Dalam hal ini, pemerintah daerah menunjukkan keseriusan dalam menanggulangi masalah yang ada.
Keputusan ini menuai perhatian dari berbagai kalangan, mempertanyakan bagaimana proses monitoring serta evaluasi dilakukan. Ini juga memicu diskusi lebih lanjut mengenai akuntabilitas pejabat publik dalam menjalankan tugas mereka.
Rincian Pejabat yang Dinonaktifkan dan Perannya
Dalam penonaktifan tersebut, beberapa pejabat telah disebutkan secara spesifik. Di antaranya adalah kepala dinas, lurah, dan camat dari berbagai kecamatan dan kelurahan. Misalnya, Kadis PMD dan Kepala Badan BPBD menjadi dua figur penting yang terpengaruh oleh keputusan ini.
Selain itu, camat dari Kecamatan Sorkam, Kolang, Pandan, Tukka, dan Barus Utara juga termasuk dalam daftar mereka yang dinonaktifkan. Hal ini menggambarkan bahwa pemerintah ingin meletakkan tanggung jawab di tangan para pemimpin lokal untuk mendorong penanganan bencana yang lebih baik.
Lurah dari Kelurahan Hutabalang, Kolang Nauli, dan Lubuk Tukko Baru juga terlintas dalam keputusan ini. Dengan menargetkan berbagai tingkat pemerintahan, Masinton berharap bisa menciptakan sebuah gerakan kolektif dalam penanganan bencana.
Daftar ini menunjukkan bahwa Bupati tidak ragu untuk bertindak tegas dalam mengatasinya, serta ingin mengevaluasi kembali kapasitas dan kinerja pejabat di daerah. Melalui langkah ini, diharapkan akan ada perubahan yang positif dalam cara pemerintah daerah merespons aspek darurat.
Keputusan ini tentunya bukan tanpa resiko dan tantangan di lapangan. Dalam melaksanakan kebijakan seperti ini, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa semua pejabat, baik yang dinonaktifkan maupun yang tetap bertugas, memahami instruksi dan harapan yang diberikan.
Impak dan Harapan untuk Ke depan di Tapanuli Tengah
Tindakan penonaktifan sementara ini diharapkan dapat menjadi cermin bagi semua pejabat terkait di Tapanuli Tengah. Masinton Pasaribu tidak hanya mencari solusi jangka pendek, tetapi juga berusaha mengubah budaya kerja dalam pemerintahan lokal.
Ada harapan agar langkah ini dapat mendorong para pejabat yang tersisa untuk lebih aktif dan lebih bertanggung jawab. Dalam situasi darurat, ketidakaktifan tidak bisa ditolerir dan harus ada upaya maksimal untuk melindungi masyarakat.
Seiring berjalannya waktu, penting untuk melakukan evaluasi lebih lanjut mengenai efektivitas penghapusan sementara ini. Bagaimana para pejabat yang dinonaktifkan menanggapi situasi ini juga akan menjadi perhatian utama.
Masinton menekankan bahwa dia akan melakukan segala cara agar situasi di Takapanuli Tengah bisa kembali ke jalur yang semestinya. Dia berharap semua elemen masyarakat dapat saling bekerja sama dalam merespon tantangan ini.
Melalui langkah ini, diharapkan Tapanuli Tengah dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menangani masalah serupa di masa mendatang. Ketegasan dalam pengambilan keputusan seperti ini bisa menjadi awal dari perbaikan yang lebih baik di sektor pemerintahan lokal.
