Pengelolaan kesehatan di Indonesia menjadi fokus utama setelah terjadinya bencana alam yang mengakibatkan kerusakan signifikan di beberapa wilayah. Salah satu yang terkena dampak adalah daerah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, yang sedang dalam proses pemulihan total fasilitas layanan kesehatan hingga Maret 2026.
Menteri Kesehatan mengungkapkan bahwa tahap pemulihan ini merupakan langkah penting untuk memastikan layanan kesehatan dapat berjalan kembali dengan normal. Fokus utama selama ini adalah mengaktifkan layanan gawat darurat di rumah sakit dan puskesmas yang terdampak.
Dia menjelaskan bahwa saat ini pemulihan sudah memasuki tahap ketiga. Harapannya, semua fasilitas kesehatan dapat berfungsi optimal kembali pada akhir Maret mendatang, memastikan kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan terpenuhi.
Proses Pemulihan di Layanan Kesehatan yang Terdampak Bencana
Pemulihan fasilitas kesehatan setelah bencana merupakan langkah yang kompleks dan membutuhkan koordinasi antara berbagai pihak. Dari total 87 rumah sakit yang terpengaruh, sembilan di antaranya sempat berhenti beroperasi secara total, dengan delapan rumah sakit di Aceh dan satu di Sumatra Utara.
Dalam waktu dua minggu, pihak kementerian menargetkan agar sembilan rumah sakit tersebut dapat kembali menerima pasien. Ini adalah bukti komitmen pemerintah dalam memastikan akses kesehatan tetap terjaga meskipun terhalang oleh situasi darurat.
Selain rumah sakit, puskesmas juga mengalami dampak serius. Dari 867 puskesmas yang ada, tercatat 152 di antaranya tidak dapat beroperasi pada 1 Desember 2025. Namun, berita baiknya, saat ini hanya tiga puskesmas yang masih belum dapat beroperasi kembali.
Identifikasi Puskesmas yang Butuh Perbaikan Urgent
Puskesmas yang masih belum beroperasi adalah Rusip Antara dan Jambur Lak Lak di Aceh Tenggara, serta Lokop di Aceh Timur. Situasi ini membutuhkan respon cepat untuk memastikan masyarakat di daerah tersebut dapat mengakses layanan kesehatan yang adekuat.
Namun, untuk dua puskesmas di Aceh yaitu Lokop dan Jambur Lak-Lak, kondisi bangunannya membutuhkan pembangunan baru karena kerusakan yang parah. Ini menunjukkan bahwa beberapa area belum sepenuhnya dapat pulih dari dampak bencana.
Pemerintah berupaya untuk segera menyelesaikan perbaikan guna mencegah dampak jangka panjang pada kesehatan masyarakat. Melalui penanganan yang cermat, diharapkan puskesmas dapat segera berfungsi dengan baik.
Dukungan Anggaran untuk Revitalisasi Kesehatan
Untuk mendukung proses revitalisasi dan perbaikan fasilitas kesehatan, Kementerian Kesehatan telah mengajukan anggaran sekitar Rp500 miliar. Dana ini ditujukan untuk memperbaiki ambulans yang mengalami kerusakan, pengadaan alat kesehatan yang hilang, serta perbaikan fisik bangunan rumah sakit dan puskesmas.
Penggunaan anggaran ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan layanan kesehatan di wilayah terdampak. Dengan alokasi dana yang tepat, proses revitalisasi diharapkan berjalan lebih lancar.
Menteri Kesehatan juga menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel. Agar setiap rupiah yang dikeluarkan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat, dan kualitas layanan kesehatan dapat meningkat.
