Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru saja mengumumkan pemangkasan target program sekolah swasta gratis yang direncanakan untuk tahun 2026. Keputusan ini dipicu oleh penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat yang berdampak signifikan terhadap anggaran daerah.

Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Atika Nur Rahmania, perubahan ini mengakibatkan pengurangan dari rencana awal yang semula meliputi 260 sekolah menjadi hanya 100 sekolah pada tahun ini. Hal ini sejalan dengan evaluasi anggaran yang terus dilakukan untuk menyesuaikan dengan situasi ekonomi saat ini.

Dalam pengumuman tersebut, Atika menjelaskan bahwa penurunan DBH mengakibatkan nilai APBD Pemprov DKI Jakarta untuk 2026 diperkirakan mencapai Rp81,32 triliun. Ini merupakan anjlok sebesar Rp10,54 triliun dibandingkan dengan APBD 2025 yang mencapai Rp91,86 triliun.

Alasan Pemangkasan Program Sekolah Swasta Gratis di Jakarta

Salah satu penyebab utama pemangkasan program adalah penurunan Pendapatan dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang dialokasikan oleh pemerintah pusat. Dari yang awalnya sebesar Rp26,14 triliun untuk tahun 2025, TKD tersebut kini tinggal Rp11,16 triliun pada tahun 2026.

Atika menambahkan bahwa penurunan terbesar berasal dari alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak yang mengalami pengurangan sebesar Rp14,79 triliun. Kondisi ini memaksa Pemprov untuk merasionalisasi anggaran demi menjaga kelangsungan program lainnya.

Di tengah pengurangan target, Atika menekankan bahwa jumlah sekolah yang disasar untuk program ini masih lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2025, Pemprov hanya menargetkan 40 sekolah untuk program gratis ini.

Perencanaan Keuangan Pemprov DKI Jakarta untuk Pendidikan

Setiap tahunnya, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk memperluas cakupan sekolah yang mendapatkan manfaat dari program ini, tergantung kemampuan keuangan daerah. Dia menegaskan bahwa meskipun ada pengurangan sekarang, Pemprov berupaya untuk meningkatkan jumlah sekolah yang terlibat di tahun-tahun mendatang.

“Kita bertambah dari 40 sekolah menjadi 100 sekolah di 2026. Ini adalah langkah positif meskipun dalam situasi keuangan yang sulit,” ungkap Atika. Upaya ini menunjukkan tekad Pemprov untuk tetap mendukung pendidikan meskipun dalam keterbatasan anggaran.

Selaras dengan pernyataan tersebut, Pemprov akan terus mengkaji dan menyesuaikan program pendidikan berdasarkan kondisi keuangan yang ada. Hal ini diharapkan dapat mengurangi dampak dari penurunan anggaran yang sedang dialami.

Implikasi Sosial dari Penurunan Anggaran Pendidikan

Pemangkasan program sekolah swasta gratis tidak hanya berdampak pada anggaran, tetapi juga pada akses pendidikan masyarakat. Sementara jumlah sekolah yang ditargetkan berkurang, ada risiko bahwa hal ini dapat memperburuk ketidaksetaraan dalam akses pendidikan.

Bagi banyak orangtua, biaya pendidikan di sekolah swasta bisa menjadi beban yang cukup berat. Oleh karena itu, penting bagi Pemprov untuk mencari alternatif lain demi memastikan semua anak memiliki akses terhadap pendidikan berkualitas.

Sebagai respons terhadap hal ini, beberapa inisiatif lain mungkin perlu dikembangkan untuk mendukung sekolah-sekolah yang tidak mendapat dana bantuan. Dengan cara ini, diharapkan keterbatasan anggaran tidak menutup kemungkinan bagi anak-anak untuk mengenyam pendidikan yang layak.

Harapan untuk Tahun-tahun Mendatang dalam Program Pendidikan DKI

Meskipun situasi saat ini menuntut penyesuaian, harapan tetap ada untuk perbaikan di masa mendatang. Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan kapasitas pendidikan dengan sumber daya yang tersedia.

Atika menyerukan kerjasama antara berbagai pihak untuk mendorong upaya ini, termasuk dari dunia usaha dan peran aktif masyarakat. Semua elemen harus bersatu dalam mendukung pendidikan yang berkualitas di Jakarta.

Dengan langkah-langkah strategis dan dukungan yang kuat, diharapkan program pendidikan dapat berjalan lebih baik di waktu-waktu mendatang, meski dalam konteks keuangan yang penuh tantangan. Masa depan pendidikan di DKI Jakarta seharusnya tetap cerah meski di tengah kesulitan anggaran.

Iklan