Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital mengungkapkan bahwa layanan internet telah menjangkau 98 persen wilayah Indonesia, meskipun masih ada sekitar 2.000 desa yang belum terhubung. Paparan informasi ini menunjukkan bahwa masih ada tantangan besar dalam upaya pemerataan akses internet, terutama di daerah-daerah terpencil.
“Totalnya ada sekitar 83.000 desa dan kelurahan di seluruh Indonesia, dan hampir 98 persen sudah memiliki akses internet,” ungkap Direktur Utama BAKTI, Fadhilah Mathar, dalam acara Bakti Media Connect 2026 di Jakarta. Namun, tantangan masih ada, dan perhatian khusus perlu diberikan kepada sekitar 2.000 desa yang masih menjadi blankspot.
Fenomena blankspot yang terjadi di tanah air membutuhkan perhatian serius dari semua pihak, terutama di wilayah Papua. Menurut Indah, yang merupakan perwakilan BAKTI, Papua memiliki jumlah blankspot terbanyak dengan lebih dari 700 area yang belum terjangkau internet di enam provinsinya.
Kondisi geografis dan keamanan menjadi dua faktor utama yang menghambat pengembangan jaringan internet di daerah tersebut. Proses pembangunan infrastruktur sering kali terhambat oleh masalah keamanan, yang menyulitkan upaya penyediaan akses internet yang merata.
Situasi Blankspot Internet di Papua dan Tantangannya
Di Papua, tantangan untuk mengembangkan jaringan internet tidak hanya datang dari kondisi geografis, tetapi juga dari situasi keamanan yang tidak menentu. Dalam beberapa kasus, meski peralatan sudah tersedia, pengerjaan proyek sering terhenti karena kendala lokal. Hal ini sangat disayangkan karena masyarakat di wilayah tersebut sangat membutuhkan akses informasi dan komunikasi.
Indah mengungkapkan harapannya agar semua desa di Papua dapat terhubung dengan jaringan internet. Meskipun infrastruktur telah ada, koordinasi dengan pihak berwenang menjadi penting agar pembangunan dapat terus berjalan tanpa terhambat oleh masalah keamanan.
Upaya untuk menutupi blankspot juga dilakukan melalui lelang frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz. Langkah ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada operator seluler untuk memperluas jaringan mereka, sehingga masyarakat dapat menikmati layanan internet yang lebih baik.
Setiap operator yang memenangkan lelang diwajibkan untuk menyediakan koneksi internet 4G dan 5G sesuai dengan blok frekuensi yang dimenangkan. Ini merupakan langkah positif dalam menciptakan layanan internet yang lebih komprehensif dan merata.
Peran Pemerintah dan Swasta dalam Penyediaan Internet
Indah menekankan bahwa penyelesaian masalah blankspot bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga pihak swasta. Kerjasama antara kedua sektor ini sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat, terutama di daerah terpencil, dapat menikmati akses internet yang memadai.
Dalam upaya ini, BAKTI tidak hanya mengandalkan proyek infrastruktur tunggal, tetapi juga beberapa proyek besar lainnya. Di antaranya adalah pembangunan jaringan fiber optik melalui Palapa Ring dan penggunaan satelit untuk menjangkau wilayah-wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal).
Saat ini, BAKTI telah berhasil menghadirkan akses internet di hampir 32.000 titik layanan publik dan sinyal 4G di lebih dari 6.700 desa. Hal ini menunjukkan kemajuan yang signifikan meskipun belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah Indonesia.
Dengan berbagai langkah strategis yang diambil, diharapkan akses internet di daerah-daerah yang masih terisolasi dapat segera teratasi. Kesadaran tentang pentingnya internet bagi pendidikan, ekonomi, dan informasi harus mendorong semua pihak untuk mempercepat penyelesaian masalah ini.
Akses Internet di Wilayah 3T dan Langkah Selanjutnya
BAKTI merencanakan untuk terus memperluas jaringan internet di wilayah 3T sebagai langkah awal sebelum diserahkan kepada pihak swasta. Indah menjelaskan bahwa jika suatu wilayah sudah cukup menarik untuk investasi swasta dan bisa beroperasi secara komersial, pemerintah dapat mengalihkan operasional tersebut kepada operator seluler.
“Kriteria untuk exit salah satunya adalah apabila operator seluler siap mengambil alih pengelolaan,” pungkas Indah. Ini merupakan strategi yang tidak hanya efisien, namun juga memberikan peluang bagi swasta untuk berkontribusi dalam pengembangan infrastruktur di daerah tersebut.
Dalam beberapa tahun terakhir, BAKTI telah berhasil melakukan exit dari beberapa ratus wilayah, terutama di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang telah menunjukkan pertumbuhan ekonomi dan aksesibilitas yang lebih baik.
Langkah ini menunjukkan bahwa dengan kerja sama yang baik antara pemerintah dan sektor swasta, tantangan terbesar dalam penyediaan akses internet di daerah terpencil dapat diatasi. Indonesia, dengan segala keberagamannya, memerlukan solusi yang inovatif dan kolaboratif untuk mendukung pertumbuhan inklusif di era digital ini.
