Demo yang digelar oleh massa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di depan kampus Universitas Negeri Islam (UIN) Alauddin Makassar pada malam hari, mengalami kericuhan. Aksi tersebut berlangsung pada Senin, 29 Juni dan menyulut bentrok antara pengunjuk rasa dan pengemudi ojek online, yang menolak program dari pemerintah.
Kericuhan ini muncul akibat massa menutup sebagian Jalan Sultan Alauddin, yang menyebabkan akses masyarakat dari Kabupaten Gowa menuju Kota Makassar terhambat. Hal ini menyebabkan kemacetan panjang dan meningkatkan ketegangan di lokasi.
“Tidak bentrok, massa pengunjuk rasa diusir sama warga setempat dan pengendara jalan, karena menutup jalan dan membakar ban,” ungkap Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana, menjelaskan situasi yang terjadi saat itu.
Protes Mahasiswa dan Tuntutan Mereka
Aksi mahasiswa HMI tersebut berlanjut hingga malam hari, di mana mereka mulai diserang oleh warga serta sejumlah pengemudi ojek online. Keadaan semakin memanas ketika kedua pihak terlibat aksi saling lempar batu, menunjukkan tingginya ketegangan yang terjadi.
“Masyarakat marah karena ada ambulans yang tidak bisa lewat. Jadi kalau ada pengusiran itu merupakan hal yang lumrah,” ujar Kapolrestabes menjelaskan reaksi warga setempat. Ketidaknyamanan ini semakin menjadi sorotan di tengah tuntutan yang diajukan oleh para mahasiswa.
Dalam unjuk rasa tersebut, mahasiswa HMI membawa serangkaian tuntutan yang dianggap sangat penting bagi mereka. Tuntutan ini tidak hanya sebatas keluhan, tetapi juga mencerminkan aspirasi yang luas dalam konteks sosial dan ekonomi masyarakat.
Klarifikasi dari Pihak Kepolisian dan Tindakan yang Diambil
Kepolisian mengungkapkan bahwa tindakan unjuk rasa harus mematuhi batas waktu sesuai undang-undang yang berlaku. Dalam hal ini, aksi tersebut seharusnya sudah berakhir sebelum pukul 18.00, tetapi berlangsung lebih lama hingga menggangu ketenangan masyarakat sekitar.
“Polisi berupaya bertindak persuasif secara humanis dengan melakukan negosiasi dan dialog, namun tidak digubris,” jelas Arya. Ini menyoroti betapa pentingnya komunikasi antara pihak pengunjuk rasa dan aparat yang berwenang untuk menciptakan suasana damai.
Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penjagaan yang ketat di lokasi. Upaya ini dilakukan untuk mencegah bentrokan lebih lanjut dan menjamin keamanan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk masyarakat sekitar.
Detail Tuntutan Mahasiswa yang Disampaikan
Dalam aksi demonstrasi tersebut, mahasiswa HMI mencantumkan sejumlah tuntutan yang dianggap sangat mendesak. Salah satu di antaranya adalah meminta evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dianggap kurang tepat dalam pelaksanaannya.
Tuntutan lain termasuk penolakan terhadap Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta permintaan untuk menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) yang terus melambung. Mereka juga menginginkan penjaminan distribusi BBM agar tidak terjadi kelangkaan di masyarakat.
Mahasiswa juga menyerukan untuk memperkuat nilai tukar rupiah dan menjaga daya beli masyarakat, di tengah inflasi yang tidak terhindarkan. Mereka merasa pentingnya pendidikan gratis dan berkualitas menjadi hak setiap warga negara yang harus dipenuhi oleh pemerintah.
Pendidikan dan Reformasi Legislatif Sebagai Agenda Penting
Tuntutan mahasiswa HMI tidak berhenti pada aspek ekonomi dan sosial. Mereka juga mendesak agar DPR RI dan pemerintah segera mengesahkan RUU Perampasan Aset, yang dinilai sangat krusial untuk penegakan keadilan sosial. Ini menunjukkan bahwa mereka memiliki pandangan luas tentang permasalahan negara.
Di samping itu, mereka juga meminta untuk menghentikan kriminalisasi terhadap aktivis, mahasiswa, dan jurnalis. Hal ini menjadi poin penting mengingat perlunya kebebasan berpendapat dalam suatu negara demokrasi.
Reformasi di bidang kepolisian juga tak luput dari tuntutan mereka. Mahasiswa menekankan pentingnya untuk mencabut regulasi yang dinilai melemahkan akuntabilitas dan kontrol demokratis terhadap institusi kepolisian. Ini merupakan langkah menuju transparansi yang lebih baik dalam pengelolaan kekuasaan.
