Komisi Bahtsul Masail Qanuniyah Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama Nahdlatul Ulama (NU) di Kediri, Jawa Timur, baru-baru ini menyoroti pengelolaan keuangan haji. Dalam diskusi yang berlangsung, ada penekanan pada pentingnya transparansi dalam penggunaan dana haji yang harus diperjelas kembali melalui regulasi.
Sebagai bagian dari rekomendasi, KH Abdul Ghofur Maimoen, Koordinator Komisi Bahtsul Masail Qanuniyah Munas NU 2026, menyatakan perlunya perubahan pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014. Penekanan yang sama juga disampaikan terkait Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018, di mana beberapa pasal memerlukan peninjauan ulang.
“Dengan menambahkan ketentuan penggunaan nilai manfaat yang transparan dan adil, kita berharap dapat memperjelas hak-hak jemaah haji,” kata Gus Ghofur, sapaan akrabnya, saat memberikan pernyataan di Kediri.
Pentingnya Transparansi dalam Pengelolaan Dana Haji
Keterbukaan informasi dalam penggunaan dana haji sangat penting agar jemaah dapat memahami hak-hak mereka dengan jelas. Dalam hal ini, nilai persentase penggunaan dana haji masih menimbulkan ketidakjelasan baik dari aspek regulasi maupun syariah.
“Kita harus memastikan bahwa jemaah haji mengetahui secara utuh tentang nilai manfaat yang mereka terima,” lanjutnya. Menurutnya, hal ini bisa mengurangi keraguan dan kebingungan di kalangan jemaah yang akan berangkat ke Tanah Suci.
Gus Ghofur juga mengingatkan bahwa formulir akad wakalah antara jemaah haji dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) perlu diperbaiki. Dia menekankan bahwa ketidakjelasan dalam akad wakalah justru bisa melanggar prinsip syariah dan berpotensi membuat jemaah merasa tidak adil.
Tantangan dalam Distribusi Nilai Manfaat
Distribusi nilai manfaat dana haji memiliki tantangan tersendiri. Sekitar 70 persen dana digunakan untuk subsidi, sementara 30 persen untuk jemaah haji tunggu, menciptakan ketidakadilan dalam pengelolaan dana tersebut.
Hal ini pun memengaruhi jemaah yang merasa bahwa hak-hak mereka tidak terpenuhi. Oleh karena itu, Komisi Qanuniyah Munas NU 2026 memberikan rekomendasi agar distribusi nilai manfaat dilakukan secara adil dan merata.
“Kami percaya bahwa seluruh jemaah haji berhak untuk mendapatkan bagian dari nilai manfaat ini,” tegasnya. Rekomendasi ini diharapkan bisa menjadi dasar bagi perubahan kebijakan yang lebih baik ke depannya.
Rekomendasi untuk Perbaikan Regulasi dan Kebijakan
Dalam rapat tersebut, ada beberapa rekomendasi yang disampaikan terkait perbaikan regulasi. Salah satunya adalah mengurangi alokasi distribusi dana haji agar lebih merata di antara semua jemaah yang berangkat.
Ketidakadilan dalam distribusi saat ini dianggap perlu segera diatasi. Oleh karena itu, Gus Ghofur menegaskan perlunya evaluasi tahunan terhadap penggunaan dana haji.
“Keputusan yang diambil oleh pemerintah dan DPR RI terkait distribusi nilai manfaat juga harus jelas dan transparan,” ujarnya. Agar semua pihak bisa memahami dan menerima keputusan tersebut dengan baik.
Kegiatan ini dihadiri oleh banyak pengurus Nahdlatul Ulama dan jemaah haji. Diharapkan ke depannya, semua pihak dapat saling berkolaborasi untuk menciptakan sistem yang lebih baik dalam pengelolaan dana haji. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana haji bisa kembali pulih.
PBNU juga merencanakan pelaksanaan Munas Alim Ulama selanjutnya pada tahun 2026 di Pondok Pesantren Al Falah, yang akan dijadwalkan dihadiri oleh berbagai tokoh penting. Diharapkan diskusi ini dapat memberikan solusi nyata untuk seluruh stakeholders di bidang haji.
