Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah (Pemda) dalam memperkuat Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK). TP PKK menjadi mitra strategis pemerintah untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, berperan di berbagai program pembangunan dengan dukungan masyarakat di tingkat keluarga.
Hal tersebut disampaikan Ribka dalam Puncak Peringatan ke-54 Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK di Hotel Claro, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Acara ini bertemakan “Kuatkan 10 Program Pokok PKK, Laksanakan Asta Cita, Wujudkan Indonesia Emas 2045” yang menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan organisasi ini.
Dalam keterangan resmi yang disampaikan, Ribka menyatakan bahwa TP PKK berperan penting mulai dari tingkat desa. Oleh karena itu, penguatan peran organisasi ini sangat diperlukan, terutama untuk pembangunan keluarga, peningkatan pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat di wilayah tiga T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
Pentingnya Penguatan Peran TP PKK di Daerah
Ribka menegaskan bahwa menggerakkan potensi masyarakat di daerah sangat mungkin melalui organisasi ini. Dengan jaringan yang luas, TP PKK dapat menjangkau setiap sudut di seluruh Indonesia dan mengimplementasikan program-program yang relevan.
Pemda memiliki tanggung jawab untuk mendukung kegiatan ini dengan penyediaan anggaran yang memadai. Ribka mengingatkan bahwa dukungan anggaran adalah salah satu faktor kunci dalam memastikan keberhasilan pelaksanaan program PKK di masyarakat.
Kemendagri juga telah menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri terkait alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan PKK di daerah. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan program-program ini berhasil dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Dampak Positif Program PKK Bagi Masyarakat
Dukungan dari pemerintah daerah dijelaskan sebagai krusial untuk kelangsungan program yang sudah dijalankan oleh TP PKK. Ribka mengungkapkan, efisiensi anggaran tidak boleh mengurangi komitmen untuk mendukung kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Sebagai contoh, Ribka menyatakan PKK harus menjadi prioritas dalam penggunaan APBD. Hal ini dikarenakan kontribusi nyata PKK dalam memberdayakan keluarga dan masyarakat di tingkat lokal.
Ia juga memberikan apresiasi terhadap dedikasi seluruh anggota TP PKK yang telah berkontribusi dalam program-program pemberdayaan yang berlangsung. Sinergi antara pemerintah pusat, Pemda, dan TP PKK harus terus diperkuat untuk optimalisasi program-program yang ada.
Strategi Keberlanjutan Program PKK untuk Masa Depan
Ribka juga membahas strategi keberlanjutan untuk program-program PKK yang ada. Dengan memfokuskan pada penguatan kapasitas anggota PKK, diharapkan mereka dapat lebih efektif dalam menjalankan program-program yang telah ditetapkan.
Selain itu, penting untuk melakukan evaluasi rutin terhadap program-program yang dilaksanakan agar proses perbaikan dapat dilakukan. Hal ini demi peningkatan kualitas layanan dan dampak yang lebih luas kepada masyarakat.
Keberadaan TP PKK yang mumpuni bisa menjadi jembatan dalam menghadapi berbagai tantangan sosial di masyarakat. Dengan adanya dukungan yang kuat, TP PKK dapat lebih mandiri dalam melaksanakan misinya.
