Pemerintah Spanyol mengambil langkah berani dengan merencanakan larangan penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi generasi muda dari potensi bahaya yang mengintai di dunia digital yang kini semakin kompleks.
Melalui upaya ini, Spanyol mengikuti jejak negara lain seperti Australia, yang telah menerapkan kebijakan serupa, serta negara-negara lain yang sedang mempertimbangkan langkah yang sama, termasuk Indonesia.
Langkah Pemerintah Spanyol untuk Melindungi Anak-anak
Perdana Menteri Pedro Sánchez menegaskan bahwa kebijakan ini sangat penting untuk menjaga anak-anak dari berbagai ancaman di dunia maya. Ia mencatat bahwa banyak anak terpapar pada konten berbahaya yang tidak seharusnya mereka lihat atau akses sendiri.
Sánchez menjelaskan bahwa ruang digital saat ini dipenuhi dengan berbagai masalah seperti kecanduan, pelecehan, pornografi, dan kekerasan. Ia berharap dengan kebijakan ini, anak-anak bisa lebih terlindungi dari dampak negatif tersebut.
Ia menambahkan, pemerintah tidak lagi bersedia membiarkan kondisi ini terus berlanjut. “Kami tidak akan lagi menerima hal itu,” tegasnya, menyebut dunia digital saat ini sebagai “Wild West” yang penuh dengan risiko.
Penegakan Hukum untuk Platform Digital
Dalam sambutannya di KTT Pemerintah Dunia di Dubai, Sánchez juga mengumumkan rencana untuk mengajukan undang-undang baru. Undang-undang ini akan menjadikan eksekutif perusahaan media sosial bertanggung jawab secara pidana jika mereka gagal menghapus konten ilegal atau ujaran kebencian di platform mereka.
Aturan baru ini jelas menunjukkan sikap tegas pemerintah terhadap penyebaran informasi berbahaya. Selain itu, sanksi juga akan dikenakan kepada individu atau platform yang ikut memperluas penyebaran konten ilegal.
Sánchez bahkan berencana untuk menjadikan manipulasi algoritma yang memperburuk penyebaran informasi sebagai tindak pidana. “Penyebaran kebencian harus memiliki konsekuensi,” ujarnya, menekankan perlunya tindakan tegas agar anak-anak terlindungi.
Pengembangan Sistem untuk Memantau Aktivitas Digital
Pemerintah Spanyol juga telah mengusulkan pengembangan sistem untuk melacak dan mengukur seberapa banyak platform digital memperburuk polarisasi sosial. Inisiatif ini diharapkan dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai dampak negatif dari media sosial terhadap masyarakat.
Langkah Spanyol ini bukanlah yang pertama dalam skala internasional. Australia, sebagai contoh, sudah lebih dulu menerapkan kebijakan larangan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun. Kebijakan ini melibatkan larangan pada sepuluh platform populer termasuk Facebook dan TikTok.
Sejumlah negara lain, seperti Inggris, Prancis, dan Denmark, juga menunjukkan minat untuk menerapkan kebijakan serupa. Ini menunjukkan bahwa isu keamanan di dunia digital semakin menyeruak dan perlu ditangani bersama.
Upaya Koordinasi Antarnegara untuk Regulasi Media Sosial
Dalam konteks regional, negara-negara Eropa semakin tegas dalam mengatur perusahaan media sosial. Sánchez menyatakan bahwa Spanyol telah berkolaborasi dengan lima negara lain dalam upaya menerapkan regulasi media sosial yang lebih ketat dan efektif.
Pertemuan pertama kelompok ini dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat. Tujuan utama dari pertemuan ini adalah untuk mengoordinasikan penegakan aturan di antara negara-negara yang terlibat.
“Ini adalah pertempuran yang jauh melampaui batas-batas negara mana pun,” tutup Sánchez, menggarisbawahi pentingnya kerjasama internasional dalam mengatasi masalah ini.
