Baru-baru ini, sekelompok massa menggelar demonstrasi untuk menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah, tepatnya di depan Monumen Bajra Sandhi, Renon, Bali. Aksi ini menyoroti tema yang menggugah kesadaran masyarakat bahwa kondisi lingkungan dan kebijakan yang ada saat ini semakin tidak berpihak kepada rakyat.
Massa aksi terdiri dari berbagai organisasi dan kelompok sipil, antara lain Kekal Bali, Frontier Bali, dan Walhi Bali. Dalam unjuk rasa tersebut, mereka memperlihatkan kepedulian dengan membawa berbagai alat dan materi simbolis yang mengungkapkan protes mereka terhadap keadaan yang ada.
Di antara alat peraga yang dibawa, terdapat spanduk dan poster yang menyatakan pendapat mereka, salah satunya bertuliskan ‘Cintaku Pada Lingkungan Terhalang Alih Fungsi Lahan’. Kegiatan ini merupakan wujud nyata dari ketidakpuasan mereka terhadap pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang dianggap tidak berkelanjutan.
Makna di Balik Aksi Protes dan Simbolis
Massa juga menggunakan kulkul bulus atau kentongan sebagai bagian dari aksi simbolik tersebut. Mereka mengisi tampah dengan sayur-mayur sebagai representasi dari hasil pertanian yang terancam oleh kebijakan alih fungsi lahan. Aksi teatrikal yang digelar menghadirkan dialog antara pedagang dan pelanggan yang mengeluhkan harga bahan pokok yang terus melonjak.
Pada saat bersamaan, pedagang pun menyampaikan keluhan mereka terpaksa menaikkan harga karena berbagai faktor seperti nilai tukar yang melemah dan kenaikan harga bahan bakar minyak. Hal ini menggambarkan putaran ekonomi yang semakin sulit dihadapi oleh masyarakat kecil.
Teatrikal tersebut menjadi penanda keprihatinan massa bahwa suara mereka, khususnya yang mewakili kaum marginal, harus didengar oleh pemerintah. Sayangnya, banyak di antara pejuang hak asasi manusia dan lingkungan diancam dengan tindakan represif, sehingga membuat mereka semakin tertekan.
Pesan Dari Aksi yang Menyentuh Hati
Sebagai penutup aksi, pemukulan kulkul bulus dilakukan oleh massa untuk mengekspresikan kegundahan mereka akan keadaan demokrasi yang semakin memburuk. I Wayan Sathya Tirtayasa, Sekjen Frontier Bali, menjelaskan bahwa tindakan ini adalah gambaran nyata dari keadaan amburadul yang terjadi di seluruh negeri.
Menurutnya, tema “Grubug Agung” yang diangkat mencerminkan kondisi saat ini, di mana kebijakan pemerintah makin tidak berpihak pada rakyat dan lingkungan. Ini adalah seruan untuk memperbaiki keadaan dan menjadikan suara rakyat sebagai prioritas kebijakan.
Tirtayasa menekankan bahwa selama ketidakadilan terus terjadi, mereka akan terus berjuang. Aksi ini bertujuan untuk memastikan pemerintah tidak hanya berdiam diri dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi masalah yang ada.
Pernyataan Sikap Untuk Perubahan Nyata
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan tiga pernyataan sikap yang mendesak pemerintah untuk mengambil tindakan nyata. Pertama, mereka meminta Gubernur Bali dan DPRD Bali untuk melakukan moratorium pariwisata guna menghentikan krisis lahan dan air bersih di Bali.
Kedua, mereka mendesak Presiden RI dan DPR RI untuk menghentikan segala bentuk kriminalisasi dan kekerasan terhadap pejuang hak asasi manusia dan pejuang lingkungan. Ketiga, massa menuntut pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi serta menurunkan harga bahan bakar nonsubsidi agar dampaknya tidak merugikan rakyat.
Harapan besar disematkan pada pemerintah untuk mendengarkan tuntutan ini. Dengan mengedepankan kepentingan masyarakat, mereka percaya bahwa aksi-aksi seperti ini dapat mendorong kelangsungan lingkungan dan kehidupan sosial yang lebih baik.
