Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya bersama Polresta Sidoarjo berhasil menangkap 15 warga negara asing (WNA) dari China dan Vietnam terkait dugaan pelanggaran keimigrasian dan tindak pidana penyalahgunaan data pribadi. Penangkapan ini merupakan hasil dari pengawasan intensif yang dilakukan oleh pihak imigrasi berdasarkan laporan dari masyarakat mengenai kegiatan mencurigakan.
Kepala Kantor Imigrasi, Agus Winarto, menjelaskan bahwa kasus ini berawal dari pengaduan masyarakat pada akhir Juni 2026. Pengaduan tersebut menyebutkan adanya WNA yang diduga terlibat dalam aktivitas yang mencurigakan di Sidoarjo, sehingga pihaknya melakukan penyelidikan lebih lanjut di lokasi yang dimaksud.
Melalui pengawasan yang dilakukan, petugas imigrasi mendapati tiga WNA asal China yang tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan yang sah. Salah satu WNA yang terjaring berinisial LGC kemudian diajak oleh petugas untuk menunjukkan tempat tinggalnya di Kota Batu untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Proses Penangkapan dan Temuan Terkait Kegiatan Mencurigakan
Setelah tiba di rumah LGC, petugas menemukan sembilan paspor milik warga negara Vietnam disimpan dalam satu tas bersamaan dengan paspor LGC. Ketika diinterogasi, LGC mengaku bahwa paspor-paspor tersebut milik teman-temannya yang sedang berada di sebuah vila dekat rumahnya.
Pihak imigrasi pun melanjutkan investigasi ke lokasi vila dan menemukan sembilan warga negara Vietnam yang terlihat melakukan kegiatan mencurigakan. Mereka tidak memiliki dokumen perjalanan, yang mengindikasikan adanya pelanggaran serius terhadap ketentuan keimigrasian yang berlaku.
Seluruh warga negara asing tersebut bersama barang buktinya kemudian diamankan oleh pihak imigrasi. Selanjutnya, mereka menyusun tim investigasi gabungan dengan Polresta Sidoarjo untuk menggali lebih dalam mengenai kemungkinan tindak pidana lainnya yang melibatkan WNA tersebut.
Jaringan Penyalahgunaan Data Pribadi
Dalam pengembangan kasus, tim gabungan kembali menangkap sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam jaringan tersebut. Total, 15 WNA yang ditangkap terdiri dari lima warga negara China dan 10 dari Vietnam, termasuk juga lima warga negara Indonesia yang dicurigai memiliki keterkaitan.
Seluruh WNA kini dalam proses detensi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya untuk keperluan pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, penyelidikan dan penanganan dugaan tindak pidana lain masih dilaksanakan oleh pihak kepolisian.
Dugaan pelanggaran yang dihadapi para WNA ini adalah ketidakmampuan untuk menunjukkan dokumen keimigrasian yang sah saat diminta oleh petugas. Selain itu, mereka juga terlibat dalam penyalahgunaan data pribadi untuk membuka rekening bank tanpa sepengetahuan pemilik identitas tersebut.
Metode Operasional Jaringan yang Terlibat
Menurut informasi yang didapat, praktik penyalahgunaan data pribadi ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi sensitif dari pelamar kerja. Para pelaku membuka lowongan pekerjaan dan mengumpulkan data pribadi untuk kemudian digunakan dalam pembuatan rekening bank yang sepenuhnya dikuasai oleh mereka.
Kasus ini terungkap setelah adanya laporan dari seorang korban berinisial DFA, yang kemudian mendorong dilakukannya penyelidikan mendalam. Penyelidikan ini akhirnya mengarah pada penangkapan belasan WNA di sekitar Kabupaten Sidoarjo dan Kota Batu.
Modus operandi yang diterapkan para pelaku tampak cukup sistematis. Data yang diperoleh dari korban digunakan untuk mendaftarkan rekening baru di berbagai bank, tanpa sepengetahuan para pemilik identitas yang sebenarnya.
Pelanggaran dan Ancaman Hukum yang Dihadapi
Setelah berbagai pemeriksaan dan penyelidikan, diketahui bahwa korban tidak memiliki akses atas rekening-rekening yang dibuat oleh pelaku. Dikhawatirkan, identitas korban selanjutnya digunakan untuk kegiatan ilegal lainnya.
Petugas mengatakan, tindakan ini bisa dikategorikan sebagai pelanggaran serius. Identitas yang disalahgunakan bisa digunakan untuk kepentingan yang merugikan, termasuk pencucian uang atau tindak pidana lainnya.
Atas dugaan pelanggaran penyalahgunaan data pribadi, para pelaku dapat dijerat dengan ketentuan yang berlaku di Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi. Mereka terancam hukuman penjara hingga lima tahun serta denda yang cukup besar.
Agus Winarto menekankan pentingnya pengawasan yang berkelanjutan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing di Indonesia. Tindakan ini sangat krusial untuk menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat, sekaligus melindungi kepentingan nasional dari berbagai kemungkinan ancaman.
Kegiatan serupa di masa depan diharapkan terhindar melalui kerjasama yang lebih baik antara berbagai instansi, sehingga potensi tindakan ilegal dapat diminimalisir. Melalui kerjasama ini, keamanan publik dan integritas hukum di Indonesia dapat terjaga dengan lebih baik.
